Mengembalikan Hak-hak Anak

Oleh: Ali Munir, S.Pd

 SAAT ini, di berbagai kota besar di Indonesia, semakin banyak saja anak-anak yang aktif mencari nafkah. Anak-anak aktif mencari uang dengan cara mengamen, mengemis dan berjualan (asongan). Tindakan mereka rata-rata bukan atas inisiatif sendiri. Bisa jadi, anak-anak itu ‘dipaksa’ oleh orang tuanya untuk mencari uang. Belum lagi anak-anak yang mengemis, meski sudah sering dirazia petugas karena terbukti ada koordinatornya dan anak-anak itu didrop di suatu tempat pada pagi hari dan dijemput saat pulang pada malam harinya.

Pada usia kanak-kanak, harusnya mereka belajar dan bermain bersa­ma teman-teman sebayanya, bukan bekerja di jalanan yang penuh risiko baik risiko kriminal maupun risiko kesehatan. Meski Dinas Sosial maupun Satpol PP sudah sering melakukan operasi penertiban, namun nyatanya masih saja gagal menghapus anak-anak yang menge­mis, mengamen, atau mengasong dari jalanan.

Persoalan semakin bertambah dan semakin mempriha­tinkan kalau benar anak-anak itu dipaksa oleh orang tuanya untuk mencari uang. Alasan yang dimiliki orang tuanya, anak kecil lebih gampang menim­bulkan rasa iba orang lain, sehingga hanya orang tua yang tidak bertang­gungjawablah yang menjadikan anak-anaknya sebagai ujung tom­bak mencari nafkah. Prihatin, ketika anak-anak dijadikan tulang pung­gung keluarganya.

Tindakan seperti ini jelas sangat mengabaikan hak anak atas perlin­dungan dari penelantaran. Memang kaum mar­jinal-lah yang sering me­ngabaikan hak ini, di mana anak-anak bahkan bayi dieksploitasi menjadi pemancing iba. Misalnya ibu yang menggendong anak bayi­nya yang telah diberikan obat tidur dan mengemis di angkutan umum atau di perempatan jalan. Sang ibu sama sekali tidak mem­per­timba­ngkan kesehatan anaknya karena polusi udara jalanan dapat menye­babkan sang anak sakit dan tersiksa nanti.

Untuk itulah, kita menuntut agar negara hadir, bertindak dan meng­hentikan kegiatan anak-anak yang mencari nafkah di jalanan ini. Me­ngembalikan mereka ke rumah ma­sing-masing untuk bermain dan belajar sebagaimana seharusnya. Me­re­ka tidak boleh dibiarkan ber­keliaran di perempatan jalan, di lam­pu merah atau di pasar-pasar. Se­mentara, orang tua mereka yang tidak bertanggungjawab itu harus ditangkap karena masuk kategori mempekerjakan anak di bawah umur, apalagi bila disertai tekanan atau ancaman.

Negara telah meratifikasi Kon­vensi ILO seperti termaktub dalam UU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No­mor 182 mengenai Larangan dan Tin­dakan Segera Menghapus Ben­tuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak-anak. Anak, dalam kon­vensi ini didefenisikan mereka yang berumur di bawah 18 tahun. Namun, konvensi ini sepertinya hanya untuk institusi, badan atau perusahaan yang mempekerjakan anak saja. Tentu sangat disayangkan ketika konvensi ini ternyata tidak melihat anak-anak yang dipekerjakan oleh orang tuanya.

Karena itulah kita menuntut pemerintah agar lebih pro-aktif mencermati hal ini dan menerbitkan payung hukum guna menindak para orang tua yang telah mempeker­jakan anak-anaknya secara sengaja. Secara psikososial, anak-anak itu dipaksa menjadi dewasa secara lebih cepat karena menjadi tulang pung­gung keluarganya.

Sebaiknya Kementerian Sosial mengambil inisiatif untuk menghen­tikan tindakan para orang tua yang mempekerjakan anak-anaknya, dan menempuh jalur hukum untuk menyeret mereka mempertang­gung­jawab­kan perbuatannya agar ada efek jera. Sebab mencari nafkah anak adalah tanggung ja­wab orang tua, dan bukan sebaliknya anak yang harus mencari nafkah untuk orang tuanya.

Pada butir ke-empat dalam Kon­vensi ILO yang sudah dirati­fikasi itu secara tegas dijelaskan: Penge­sahan konvensi ini untuk mengha­puskan segala bentuk terburuk dalam prak­tik mempeker­jakan anak serta meningkatkan perlin­dungan dan penegakan hu­kum secara efek­tif, sehingga lebih menjamin perlin­du­ngan anak-anak dari segala ben­tuk tindakan perbudakan dan tinda­kan atau pekerjaan yang berkaitan dengan praktik pelacuran, porno­grafi, narkotika dan psiko­tropika.

Hak-hak mereka untuk bermain dan belajar harus dikem­balikan karena anak-anak itu adalah gene­rasi yang akan melanjutkan penye­lenggaraan dan pembangunan nega­ra di masa yang akan datang. Mereka tidak selayaknya berada di jalanan, berjibaku melawan panas dan hujan untuk ‘memberi makan’ orang tuanya. Sebagai orang tua, kendati tidak harus hapal secara persis apa saja hak-hak anak, toh orang tua juga punya perasaan, naluri, dan akal sehat. Jadi, tanpa harus lebih dulu ada aturan hukumnya sekali­pun, sudah seyogianya orang tua memberikan hal-hal yang terbaik untuk anak-anaknya.

Orang tua juga harus memper­hatikan hak bermain anak. Setiap anak berhak untuk bermain dan menikmati leisure time-nya. Anak-anak korban ambisi orang tua yang memaksa anak bekerja dan meng­eks­ploitasi mereka karena kondisi ekonomi harus bekerja dari pagi hingga sore sehingga mereka tidak sempat bermain dengan teman-teman seba­yanya adalah contoh anak-anak yang kehilangan hak bermain. Padahal, dengan bermain, tak hanya menyenangkan anak, juga mengembangkan sosialisasi, kreati­vitas dan potensinya.

Dan yang paling penting adalah setiap orang tua harus menguta­makan hak pendidikan dan me­ngem­bangkan diri bagi anak-anak­nya. Setiap anak berhak untuk berse­kolah dan menuntut pendi­dikannya. Masa kanak-kanak adalah masa pengembangan kepribadian dan masa memperoleh pendidikan se­ting­gi-tingginya, baik melalui for­mal maupun informal. Anak-anak berhak atas pendidikan dan kewa­jiban orang tualah untuk memenuhi hak anak tersebut.

Selain itu, anak-anak juga berhak atas perlindungan fisik dari orang tuanya. Anak tidak boleh dianiaya se­perti dicubit, dijewer, dipukul de­ngan benda keras atau kekerasan fisik lainnya. Anak-anak juga ber­hak atas perlindungan secara emo­sional, misalnya tidak boleh dica­ci-maki, dijuluki sebutan-sebu­tan ne­ga­tif atau pun ungkapan verbal lain yang sifatnya meleceh­kan. Jangan pula menjadikan ke­marahan yang meluap atau kondisi fisik yang lelah luar biasa untuk ‘memusuhi’ anak.

Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah terobosan untuk menyadarkan para orang tua yang mempekerjakan anak-anaknya di jalanan adalah melanggar hak asasi. Namun bila sudah diingatkan dan mereka masih mempekerjakan anak-anaknya, maka sebaiknya diambil tindakan tegas untuk me­ngajukan mereka berhadapan dengan hukum negara. Ketegasan ini diharapkan bisa mengeliminasi anak-anak yang bekerja dan berke­liaran di jalanan.

Mari sehatkan generasi penerus bangsa ini dengan cara mengem­balikan hak mereka untuk berse­kolah, belajar dan bermain bersama anak-anak sebaya lainnya.***

Berita Dayakpos

See author's posts