Gubernur Minta Sekda Non Aktifkan 55 ASN Bermasalah

Palangka Raya, Dayak Pos

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Sugianto Sabran, meminta Sekda Kalteng segera mengambil sikap terhadap 55 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersandung perkara hukum. Itu dilakukan, untuk menyikapi hasil rekapitulasi pasca terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri/Lembaga, yang menyebutkan terdapat 55 orang ASN di Kalteng yang akan dipecat.

“Saya kemarin ada berbicara dengan Menpan RB Syafruddin,  menyampaikan mengenai yang terjadi tentang ASN di Kalteng ini. Tidak mengurangi rasa hormat saya dan kebersamaan, tolong Pak sekda yang sudah inkracht maupun yang belum, non aktifkan dulu segera,” tegasnya saat menyampaikan arahannya usai melantik Fahrizal Fitri sebagai Sekda Kalteng Devinitif, Rabu (7/11).

Terkait dengan adanya ASN yang terlibat korupsi, gubernur telah diminta Menpan RB agar menjalankan aturan dengan menon-aktifkan ASN dimaksud dari jabatan. Sebaliknya jika sudah inkracht dan pengadilan menyatakan tidak bersalah, maka pejabat yang bersangkutan dapat dikembalikan ke jabatannya semula.

“Begitu juga dengan Bupati dan Wali Kota, sesuai dengan arahan Menteri supaya itu segera dilaksanakan. Karena masih banyak ASN yang bisa menjadi seorang kepala dinas. Sama dengan kepala dinas yang bekerja sudah di luar jalur, kita segarkan,” ungkap Gubernur.

Terpisah, menyikapi permintaan Gubernur, Sekda Kalteng Fahrizal Fitri menyampaikan, di saat Rakor Kepegawaian beberapa waktu lalu pihaknya sudah diarahkan oleh BKN dan Kemenpan RB, agar para ASN yang tersandung masalah hukum di saat sudah incracht harus diberhentikan secara tidak hormat.

“Kita sudah diberikan daftar nama-nama ASN yang tersandung hukum, dan ada juga yang putusannya sudah inkracht tetapi sampai sekarang masih aktif. Untuk itu, akan kita terbitkan segera pemberhentian yang bersangkutan dengan tidak hormat,” tegasnya.

Sementara bagi ASN yang masih berproses hukum, dalam waktu dekat akan segera diberhentikan dalam jabatan. Langkah itu dilakukan, agar ASN dimaksud dapat lebih fokus menghadapi proses hukumnya.

“Kalau memang berdasarkan keputusan pengadilan yang bersangkutan dinyatakan bebas atau tidak bersalah, maka kita akan melakukan rehabilitasi dan memulihkan kembali pada jabatan semula. Untuk yang akan berhentikan secara tidak hormat, paling lambat minggu depan sudah ada eksekusi, dan saat ini sedang diproses dokumennya,” tandasnya.

Sedangkan untuk ASN yang berada di kabupaten dan kota, pihaknya bulan lalu sudah menerbitkan surat edaran kepada Bupati dan Wali Kota agar segera mengambil sikap sebagaimana yang diperintahkan Gubernur. Jika surat edaran itu sudah dilaksanakan, Bupati dan Wali Kota diminta melaporkannya kepada Pemprov dan Pemerintah Pusat.

Seperti diketahui, 55 orang PNS di Kalteng yang akan dipecat atau diberhentikan tidak dengan hormat, karena terlibat perkara korupsi. Bahkan dua di antaranya, adalah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemprov setempat.(YM/aw)

You may also like...