Berita Dayakpos 10/08/2018
Foto : Tampak suasana Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD)  Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, di aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Pemerintah Provinsi Kalteng, Rabu (8/8)

Palangka Raya, Dayak Pos

Sampai dengan bulan Agustus tahun ini, masih terdapat ratusan paket pengadaan barang dan jasa di pemerintah provinsi Kalteng belum pengadaan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Kalteng, Ridwan Manurung.

“Pengadaan dengan nilai Rp 2,5 miliar, Rp 50 miliar, ada enam paket dengan nilai Rp 42 miliar yang belum pengadaan,” ucapnya, pada saat Rapat Tim Evaluasi TEPRA SOPD se-Kalimantan Tengah, di aula Eka Hapakat, Rabu (8/8).

Sementara itu, di Dinsos terdapat 19 paket, Dinas TPHT 22 paket, RSUD dr Doris Sylvanus Palangka Raya ada 35 paket dengan nilai 5 miliar, di Sekretariat DPRD 12 paket dengan nilai hampir 1 miliar, Badan Keuangan dan Aset 15 paket nilainya hampir Rp 2 miliar, Badan Pendapatan Daerah ada 10 paket dengan nilai Rp 1,5 miliar.

“Secara komulatif ada 211 paket dengan nilai 28 miliar lebih. Sementara yang sudah selesai pengadaan sebanyak 289 paket dengan nilai hampir 30 miliar, sisanya masih dalam pelaksanaan,” bebernya.

Untuk nilai pengadaan 200 juta hingga 2,5 miliar, secara komulatif di provinsi masih ada 89 paket dengan total nilai 62,4 miliar, Badan Kepegawian Daerah ada empat paket dengan nilai 1,3 miliar, Badan Pendapatan Daerah 6 paket dengan nilai 2,4 miliar, Biro Umum 13 paket dengan nilai 7,8 miliar, Dinas Kesehatan 3 paket dengan nilai 2,3 miliar, Dinas PUPR  8 paket dengan nilai 3,8 miliar, jelasnya.

Dinas Penanan Modal 11 paket dengan nilai Rp 7 miliar, Dinas Pendidikan 3 paket 2 miliar lebih, Dinsos 10 paket nilai 5 miliar, Dinas TPHP 15 paket nilai 9 miliar, RSUD dr Doris Sylvanus 6 paket senilai 14,5 miliar,

Sementara yang nilainya 2,5-50 miliar, ini ada 6 paket dengan nilai 42 miliar dan terbesar Biro Umum ada 4 paket dengan nilai 29,4 miliar, Dinas ESDM 2 paket dengan nilai 8,2 miliar.

Hal tersebut antara lain karena perencanaan dan faktor-faktor lainya. Namun dengan itu tidak bisa dilaksankan, maka tidak bisa memacu kegiatan kalau kotraktualnya saja belum. Padahal ini umumnya untuk sektor-sektor pelayanan publik, sehinhga harus cepat. Terlebih ada beberapa instansi yang dipantau oleh KPK.

“Terlebih saat ini sudah Agustus,  sehingga kalau sekarang belum lelang, maka ini jadi pertanyaan. Untuk itu, kita minta perhatian khusus dari para kepala instansi yang terkait, karena ini tentu akan mempengaruhi serapan.

Terlebih di 17 SOPD pengelola angaran terbesar, kerena kalau anggaranya yang kecil ini serapanya besar, namun dinilai tidak terlalu berpengaruh, karena 17 SOPD pengelola anggaran terbesar ini nilainya 87,5 persen, sehingga kalau yang besar-besar ini terealisasi besar, maka secara komulatif serapan dan kinerja kita juga baik,” tandasnya. (YM)

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.