PTSL 2018 Kalteng Sisa 20.000 Bidang Tanah

Kepala Kantor Wilayah BPN Kalteng, Pelopor menyerahkan penghargaan kepada Wakapolda Kalteng, Brigjen Pol Rikwanto karena peran serta aktif Polda Kalteng dalam melakukan pendaftaran tanah di Kalteng, Senin (24/9) di Palangka Raya.(Dayak Pos/Asep)

Palangka Raya, Dayak Pos

Dari kuota 140.000 bidang tanah program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) tahun 2018 di Provinsi Kalimantan Tengah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalteng menyatakan tersisa 20.000 bidang tanah.

“Saat ini, PTSL di Kalteng yang sudah terukur mencapai 120.000 bidang. Insyaallah, pada November semua target sudah terukur, dan Insyaallah pada Desember semuanya sudah dieksekusi,” kata Kepala Kantor Wilayah BPN Kalteng, Pelopor setelah upacara memperingati Hari Agraria Dan Tata Ruang 2018, Senin (24/9) di Palangka Raya.

Dari 120.000 bidang tanah yang sudah terukur di PTSL, Pelopor mengungkapkan, sekitar 65.000 bidang yang sudah mendapatkan sertifikat tanah dari BPN. Dari jumlah tersebut, 500 bidang diantaranya merupakan tanah wakaf dan tanah rumah ibadah.

Kakanwil BPN Kalteng ini menegaskan, pihaknya tidak bisa semerta-merta menerbitkan sertifikat tanah untuk bidang tanah program PTSL. Semua bidang tanah yang terdaftar harus melalui proses pembuktian data fisik dan yuridis.

BPN akan melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, serta pengumpulan bukti hak. Setelah itu, BPN baru bisa menerbitkan sertifikat tanah apabila data fisik dan data yuridis benar dan tidak dipertentangkan pihak lain.

“Bisa jadi semua (tanah terukur PTSL,red) mendapat sertifikat, atau diselesaikan dulu masalahnya sebelum mendapat sertifikat. Yang pasti, hanya kepada pemilik tanah yang tidak ada lagi permasalahan akan diberikan sertifikat tanah. Selama masih ada masalah (dengan pihak lain,red), selesaikan dulu masalahnya, baru datang ke kita (BPN),” tegasnya.

Pelopor membantah bahwa program PTSL dan sertifikat tanah yang dikeluarkan BPN merupakan ‘mesin cuci’ yang menjadi sarana untuk membersihkan sesuatu yang tidak benar di bidang pertanahan.

BPN hanya menjalankan amanat pasal 19 undang-undang  nomor 5 tahun1960 atau undang-undang pokok agraria yang menyatakan pemerintah berkewajiban untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.

Pasalnya, pendaftaran tanah memiliki peran penting dalam melakukan perencanaan pembangunan, dan pembuatan kebijakan pemerintah agar tidak mengalami konflik lahan dengan masyarakat.

“Sertifikat tanah merupakan upaya kita (BPN,red) untuk men-declare kepada publik bahwa ada bidang tanah yang secara legitimate dan benar diakui oleh seseorang sebagai haknya. Dan itu di-publish secara politik, ekonomi dan hukum. Perlu diingat, sertifikat tanah tidak bersifat mutlak. Selama ada yang mempertentangkannya, maka dapat digugat,” demikian Pelopor mengakhiri.(AW)

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.