Ombudsman Sarankan SPI UPR Tidak Diberlakukan Terlebih Dahulu Thoeseng T.T Asang : Perlu kajian-kajian Teknis dan Kajian Hukum

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalteng Thoeseng T.T Asang pada saat melakukan pertemuan dengan Wakil Rektor II Universitas Palangka Raya Prof. Dr. I. Nyoman Sudyana, M.Sc, belum lama ini.(Dayak Pos/Novan)

Palangka Raya, Dayak Pos

Terkait adanya keluhan Mahasiswa Universitas Palangka Raya (UPR) tentang diadakannya Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), bagi para Mahasiswa baru yang masuk melalui jalur mandiri murni, sejumlah masyarakat yang dalam hal ini adalah para orang tua dari Mahasiswa mengadu kepada Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng), dengan mengeluhkan besaran nilai SPI yang dinilai cukup fantastis, sesuai dengan Fakultas yang dimasuki.

Menurut Kepala Ombudsman RI perwakilan Kalteng, Thoeseng T.T Asang, ketika masyarakat yang notabenenya adalah para orang tua mahasiswa merasa tidak ada sosialisasi, terkait besaran angka SPI dari pihak UPR, maka SPI tersebut tentu menjadi sebuah pertanyaan pagi para orang tua mahasisawa.

“Dari laporan yang disampaikan kepada Ombudsman, tidak ada informasi yang disampaikan oleh pihak Kampus lebih awal, dan penetapan besaran angka dari SPI tersebut terkesan mendadak, sehingga masyarakat pun bertanya, ini ada apa lagi, sedangkan pemahaman dari masyarakat, segala macam sumbangan telah jadi satu pada saat pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Oleh karena itu, mengingat permasalahan ini berpotensi menjadi krusial, akhirnya kami mengambil langkah tegas dengan turun langsung kelapangan untuk meminta konfirmasi kepada pihak kampus.”Ucap Thoeseng, saat dibincangi sejumlah awak media, di Kantor Ombudsman RI perwakilan Kalteng, jalan H. Ikap, kota Palangka Raya, Kamis (9/8) kemarin.

Dirinya juga mengungkapkan, pada saat melakukan pertemuan langsung dengan Pihak UPR, pihak Ombudsman telah mengingatkan agar SPI jangan diberlakukan terlebih dahulu, karena belum ditetapkannya regulasi maupun juknisnya.

“Sebelum menemui pihak UPR, kita berkoordinasi dulu dengan pihak Satuan Pengawas Internal yang diketuai oleh Drs. Dehen dan beliau ternyata telah mengingatkan juga kepada pihak Rektorat UPR agar jangan dulu diberlakukan, karena belum ditetapkannya regulasi maupun juknisnya. Sebelum kita kesana, kita juga sudah membaca undang-undang terkait sumbangan tersebut, memang benar ada, hanya secara teknisnya, seharusnya dibuat dulu aturan tambahan yang memperkuat pelaksanaan sumbangan tersebut.”Ujarnya.

Thoeseng juga mengatakan, Undang-Undang yang mengatur tentang SPI tersebut masuk tertuang didalam Peraturan Mentri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti), Pasal 8, ayat (1) dan (2) yang berbunyi ‘Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dapat memungut uang pangkal atau pungutan selain UKT dari mahasiswa baru program Diploma dan Program Sarjana bagi mahasiswa asing, mahasiswa kelas internasional, mahasiswa yang melalui jalur kerjasama maupun mahasiswa yang melalui seleksi jalur mandiri.

“Sebenarnya Undang-Undang mengenai sumbangan tersebut memang ada tertuang  di Permendikti yaitu pasal 8 ayat 1, tetapi kemungkinan yang belum dipahami maupun dilaksanakan adalah ayat 2, dimana dalam ayat 2 tersebut disebutkan bahwa uang Pangkal atau pungutan lain selain UKT, yang dikenakan kepada mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjana yang melalui seleksi jalur mandiri sebagaimana disebutkan dalam ayat 1, TETAP MEMPERHATIKAN EKONOMI MAHASISWA, ORANG TUA MAHASISWA, ATAU PIHAK LAIN YANG MEMBIAYAINYA.”Tegas Thoeseng.

Thoeseng juga menuturkan, pelaksanaan SPI tidak boleh dilkukan secara sepihak dari Rektor, wakil Rektor maupun pembantu Rektor. Pasalnya hal ini harus dibahas secaara konferhenship, dengan melibatkan petinggi-petinggi, bahkan kalau perlu Senat Mahasiswa dan Senat Universitas, karena untuk pelaksanaan sumbangan, sebagai langkah awal perlu kajian-kajian teknis dan kajian hukum.

“setelah bertemu Pak Dehen, beliau langsung memfasilitasi kami untuk bertemu Pak Nyoman selaku Wakil Rektor II karena pada saat itu Pj. Rektor sedang tidak berada ditempat, dan kami memberikan apresiasi karena telah menerima Ombudsman. Jadi point intinya, pak Nyoman pun langsung mengambil langkah strategis setelah kami menyarankan agar SPI tersebut tidak diberlakukan terlebih dahulu. Mengapa kami menyarankan untuk tidak diberlakukan terlebih dahulu, hal ini menjadi tindak kolektif kita agar SPI ini tidak mengarah ke Pungutan Liar (Pungli) dan Pidana, karena tidak ada pengaturan secara internal terlebih dahulu.”Pungkasnya.(006)

You may also like...