Obligasi Daerah Bantu Dorong Pembangunan

Foto : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalimantan Tengah (Kalteng), Nuryakin (tengah depan batik hijau)  bersama Kepala OJK Kalteng Iwan Tri dan jajaran nya, usai membuka Sosialisasi Obligasi Daerah di Swissbell Hotel Danum, Kamis (13/9).(Dayak Pos/Yanting)

Palangka Raya,  Dayak Pos

Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalimantan Tengah (Kalteng), Nuryakin mengatakan, obligasi daerah sangat penting untuk mendukung instrumen pembangunan proyek infrastruktur.

Melalui obligasi, kata Nuryakin, pemerintah bisa memiliki alternatif sumber pembiayaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan adanya sumber lain tersebut pembangunan infrastruktur bisa lebih dipacu.

“Guna mendukung pembangunan yang lebih cepat, tentu harus barengi dengan sumber pembiayaan yang memadai. Selain anggaran daerah, tentu harus ada sumber lain yang mendukung,” katanya saat  Sosialisasi Penerbitan Obligasi Daerah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalteng, di Danum Swissbell Hotel Palangka Raya, Kamis (13/9).

Lebih lanjutr Buryakin mengatakan, penerbitan obligasi ini nantinya dalam bentuk Surat Utang Daerah (SUD), hampir sama dengan Surat Utang Negara (SUN) yang diperuntukan bagi menambah sumber pembiayan pelaksanaan pembangunan.

“Saat obligasi ini diterbitkan, maka yang mengawasi adalah Kementerian Keuangan, tapi dipantau oleh OJK. Untuk menerbitkan obligasi ini akan dinilai dari besaran APBD, nanti dari situlah akan dinilai berapa utang yang bisa diberi,” ucapnya.

Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur di provinsi Kalteng selalu terkait dengan APBD yang selama ini masih mengandalkan Dana Alokasi Khusua (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat, karena  pendaptan asli daerah Kalteng masih belum sesuai harapan.

Nuryakin menilai, penerbitan obligasi daerah bisa menjadi salah satu sumber atau pendanaan baru di tengah keterbatasan APBD. Melalui obligasi, pemerintah bisa menggali sumber pendapatan dari pasar modal. “Namun karena penerbitan obligasi ini bersifat profit, maka penggunaanya harus profesional. Yang nanti dikerjakan harus yang betul-betul prioritas daerah,” tegasnya.

Sementara Kepala OJK Kalteng, Iwan Tri Handoyo mengatakan, penerbitan obligasi daerah bisa menjadi salah satu alternatif untuk pembiayaan pembangunan di sektor pembangunan infrastruktur, yang tentunya akan melibatkan masyarakat sebagai investor.

“Manfaat obligasi ini sangat besar, karena dengan ini akan memberikan satu keuntungan khususnya percepatan pembangunan,” katanya.

Adapun mekamisme pengajuan obligasi daerah, kata Iwan, diawali dengan persetujuan DPRD Kalteng, lalu dilanjutkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan.

Ditambahkan Iwan, bahwa penerbitan Obligasi daerah sangat menarik, karena baik Pemerintah daerah maupun masyarakat dapat bersama-sama membangun dan mendapatkan manfaat dari penerbitan obligasi daerah.

“Dengan adanya sumber lain yang digunakan untuk pembiayaan, maka sudah pasti segala kegiatan pembangunan terpacu lebih cepat,” demikian Ketua OJK Kalteng ini mengakhiri.(YM/AW)

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.