Berita Dayakpos 19/07/2018
Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran Foto Bersama usai menyerahkan penghargaan kepada Perwakilan Perusahaan Swasta yang Berpartisipasi Memberikan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kalteng, Kamis (18/7). (Dayak Pos/Yanting)

Palangka Raya, Dayak Pos

Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Drs. H. Nuryakin M. Si mengatakan, saat Provinsi Kalimantan Tengah didalam APBD yang ada kemampuan daerah untuk  kontribusi pendapatan hanya di sekitar 30-33 persen dari 4,6 Triliun, artinya bahwa ketergantungan  dengan dana pusat sangat besar, padahal Rencana Pembangunan Jangka Menengah mengamanatkan paling tidak  di posisi aman, dan paling tidak diatas 50 persen, sehingga dengan masalah atau struktur APBD yang masih ketergantungan.

“Pak Gubernur kita berharap agar pembangunan bisa di optimalkan sehingga beliau mempunyai target APBD pada masa akhir jabatan menjadi sekitar tujuh sampai delapan triliun,” ujar Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Drs. H. Nuryakin M. Si, Rabu (18/7).

Dalam paparannya pada saat Rakor Pendapatan Daerah Sekaligus Sosialisasi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan dan Pengelolaan Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga, di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalimantan Tengah dikatakan,  sebenarnya menurut hitung-hitungan dari potensi sumber daya yang ada di provinsi Kalimantan Tengah ini tentunya berbanding lurus/berbanding sama harusnya terhadap kesejahteraan dan pendapatan tersebut, tetapi karena mungkin ada salah kelola karena ketergantungan kita sebagai negara kesatuan memungkinkan kita terikat. Sehingga Gubernur pada saat itu membuat inisiasi/inisiatif untuk membuat peraturan Gubernur 27 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sumbangan Pihak Ketiga.

Dilanjutkan Nuryakin Petunjuk pelaksanaan ini sebenarnya adalah di implementasi dari peraturan daerah nomor 6 Tahun 2000 tentang sumbangan pihak ketiga, “jadi dasarnya memang ada dan itu sudah kita keluarkan dan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur 27 sudah kami konsultasi dengan Kementerian dalam negeri bidang produk hukum daerah kata Kepala Badan Keuangan Daerah Kalteng ini.

“Pada saat kita melaksanakan kegiatan tersebut, berharap asosiasi pertambangan, perkebunan, perhutanan untuk bisa mengelola masing-masing  pengusaha/investor yang ada di Kalimantan Tengah, memang Pergub 27 tidak mengamanatkan dengan memberikan, karena itu sifatnya petunjuk pelaksanaan dan sumbangan, maka itu tidak mengikat,” ujarnya lagi.

Tetapi dalam berjalannya, karena tidak mungkin, katakanlah perusahaan besar dengan nilai yang besar tidak mungkin disamakan dengan perusahaan kecil persentasi nilainya sehingga asosiasi Pengusaha berdiskusi untuk bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah provinsi Kalimantan Tengah yang dananya langsung masuk ke RKUD, karena disana ada jumlah/nilai dari perkebunan, pertambangan, dan kehutanan disinilah yang di anggap oleh pemerintah pusat dalam hal ini akibat karena adanya pengaduan, kita dianggap melakukan  pengikat/memaksa (pungli) padahal tidak sama sekali, lanjut  Nuryakin.

“Sehingga kita meminta masukan pada Saber Pungli, pada saat di stop pada saat itu jumlah nilai yang masuk Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)  12,7 Milyar tetapi dengan berjalan waktu investor tetap terus menyumbang sehingga bertambah menjadi 15,9 Milyar dan sampai sekarang masih utuh, dan kita tidak terbukti melakukan pungli katanya”, dan Pergub 16 yang sekarang  Clear dan Secara Legal dan sudah ditandatangani Kementrian dalam Negeri, pungkas  Nuryakin. (YM/002)

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.