Berita Dayakpos 16/04/2018
 Fahrizal Fitri

Palangka Raya, Dayak Pos

Plt Sekda Kalteng Fahrizal Fitri meminta lembaga penyiaran di daerah setempat untuk lebih memperhatikan isi konten yang disiarkan, karena isi konten sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat.

“Tolong dijaga isi konten, terutama yang bertujuan untuk mencerdaskan bangsa. Jangan membuat konten yang mengutamakan hiburan tapi kurang mendidik,” katanya di Palangka Raya, akhir pekan lalu.

Fahrizal menilai, lembaga penyiaan harus bisa menyiarkan sesuatu yang bersifat positif, membangun, dan independen. Terutama dalam menjaga ketertiban dan keamanan pada masa Pilkada saat ini.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalteng ini juga mengingatkan lembaga penyiaran untuk menyiapkan konten yang religius menjelang/saat bulan suci Ramadhan, tidak mengumbar kesenangan dan hadiah, apalagi mengandung unsur LesbianGay,  Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT).

“Intinya, buat konten yang mampu menjadikan generasi selanjutnya lebih baik dengan mencegah konten yang kurang mendidik, dan tetap berusaha menjaga situasi kondusif yang sudah ada dengan mencegah konten radikalisme yang dapat memecah persatuan bangsa,” tegasnya.

Selain itu, Plt Sekda juga meminta lembaga penyiaran di Kalteng dapat membantu pemerintah daerah dalam memberikan layanan informasi publik, mempromosikan potensi ekonomi dan pariwisata lokal.

Hal senada diungkapkan Komisioner Bidang Perizinan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Agung Supriyo. Pasalnya, salah satu tugas KPI adalah pengawasan isi siaran. Karenanya, lembaga penyiaran diminta membuat konten yang kreatif dan membangun.

Agung mengingatkan lembaga penyiaran untuk tidak menyiarkan konten yang mengutamakan unsur komersial, apalagi bertentangan dengan Pancasila, seperti radikalisme dan ekstrim kiri.

“KPI dapat berikan rekomendasi pencabutan izin lembaga penyiaran kepada Kementerian Negara Komunikasi dan Informatika RI bila melakukan siaran yang mengandung unsur seksual, pelecehan, dan merendahkan derajat personal maupun lembaga tertentu, serta yang membahayakan persatuan dankesatuan,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalteng, Suhardi mengungkapkan, saat ini ada 90 lembaga penyiaran di Kalteng, terdiri dari 13 TV analog, 19 TV kabel, dan sisanya radio.Dari jumlah seluruh lembaga penyiaran di Kalteng, baru 17 yang memiliki izin.

Suhardi menyatakan, KPID Kalteng memberi waktu sampai 30 April 2018 untuk memproses masalah perizinan. Bila lembaga penyiaran tidak melakukan proses perizinan hingga batas waktu yang ditentukan, maka KPID Kalteng akan menilai lembaga tersebut tidak berminat bergerak di bidang penyiaran.

“Kedepannya, kami akan melaksanakan penertiban terhadap lembaga penyiaran yang tidak memiliki izin. Kasihan lembaga penyiaran yang sudah melaksanakan kewajiban bila mendapat perlakuan sama dengan yang tidak memiliki izin,” pungkas Suhardi.(004)

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.