Legislator Soroti Pendataan Aset Kalteng.

Anggota Komisi A DPRD Kalteng, Hj Nataliasi,

Palangka Raya, Dayak Pos

Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng), dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalteng, merupakan suatu kebanggan tersendiri. Namun, dalam Opini WTP tersebut diberikan beberapa catatan dan saran oleh BPK RI, salah satunya terkait pencatatan aset milik Pemprov Kalteng yang belum tercatatat dengan baik.

Menurut Anggota Komisi A DPRD Kalteng, Hj Nataliasi, pihak Pemerintah Daerah perlu melakukan pencatatan aset dengan baik, terutama pencatatan aset yang kewenangannya diambil alih oleh provinsi yaitu Pendidikan, Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan.

“Saya hanya menyiroti saran dari BPK RI terkait pencatatan Aset milik Pemprov Kalteng yang dikabupaten yang mana kewenangannya berada di provinsi sehingga tidak mengganggu penilaian tahun berikutnya,”Ucapnya, saat dibincangi sejumlah awak media , usaiat Paripurna dii DPRD Kalteng, Senin (14/5) kemarin.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng III, meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Lamandau dan Sukamara ini juga menerangkan,  Pendataan Aset harus dilakukan yang sebenar-benarnya baik itu infrastruktur, pendidikan, kehutanan dan Pertambangan serta Aparatur Sipil Negara (ASN) karena kurang tepatnya data pendataan aset sangat berpengaruh terhadap kinerja dan pemenuhan sarana dan prasarana serta akan berpengaruh terhadap penilaian selanjutnya.

“Tekait pendataan aset Pemerintah Kabupaten harus bersinergi dengan pemerintah provinsi untuk memberikan data sehingga kendala pendataan aset yang sampai saat ini masih belum tercover semua aset-aset yang ada di kabupaten,”Tandasnya.

Srikandi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini mencontoh yang memang harus ditindaklanjuti lebih teliti menyangkut sumber daya manusia yaitu bidang pendidikan. Baik saran dan prasarana maupun aparatur sipil negaranya, beda kalau ASN di kehutanan dan Kelautan jumlahnya sedikit tetapi kalau guru sangat banyak.

“Dengan pendataan yang valid akan diketahui apasaja yang menjadi kendala kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan dikabupaten kota sehingga apa yang menjadi kebutuhan didaerah dapat terpenuhi khususnya dibidang pendidikan. Namun bidang-bidang lain juga sangat penting seperti kelautan, kehutanan dan inventaris,”pungkasnya.(006)

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.