Berita Dayakpos 12/02/2018
Anggota DPRD Provinsi Kalteng Punding LH Bangkan

Palangka Raya, Dayak Pos

Sejumlah legislator DPRD Provinsi kalimantan Tengah (Kalteng) meminta agar PT. Tuah Global Mining (TGM) yang kini diketahui telah berproduksi di Kecamatan Kapuas Hulu, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gunung Mas, untuk segera memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan Perundang-Undangan. Pasalnya, di duga  hingga saat ini masih banyak hak dan kewajiban yang belum dipenuhi oleh PT. TGM walaupun segala macam perizinannya telah Clean And Clear (CNC).

“ Kita kemarin melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke PT. TGM, karena bukan jaraknya yang dekat. Tetapi yang pertama adalah karena menurut informasi yang kami terima, PT. TGM ini telah produksi. Yang kedua karena kami mendengar masih ada hak-hak masyarakat yang belum terpenuhi. Yang ketiga, karena mereka telah beroperasi, apakah PT. TGM telah melaksanakan tanggung jawab mereka terhadap Corporate Social Responcibility (CSR).”Ucap Sekretaris Komisi B , saat wawancarai awak media di kediamannya, jalan Patmaraga Kota palangka Raya, Sabtu (10/2) kemarin.

Legislator dari Fraksi Partai Demokrat ini juga mengungkapkan apabila PT. TGM tidak melaksanakan CSR, maka hal ini menjadi permasalahan baru dibidang Pertambangan, dan berhubung jalan yang dilalui menuju PT. TGM telah menjadi jalan Provinsi, pihak Komisi B juga memantau langsung apakah sarana dan prasarana penyebrangan serta tenaga kerja dan alat beratnya apakah telah dipenuhi oleh PT. TGM.

“tidak hanya memantu sarana dan prasarana penyebrangan serta kesiapan tenaga kerja dan alat beratnya, komisi B kemarin juga memantau, apakah mereka telah membangun Pelabuhan Khusus (Pelsus) walaupun ini menjadi ranah komisi D, tetapi Komisi B juga turut membembantu melakukan pengawasan untuk mencari informasi.  “Ujarnya.

Selain itu, sambung Punding, pihaknya juga mendapatkan informasi, bahwa PT. TGM telah mendapatkan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Namun kayu yang diambil bukan dari wilayah setempat, melainkan dari wilayah lain. Hal ini sudah tentu menjadi permasalahan yang harus segera ditangani.

“kemarin pada saat Kunker, kita dari DPRD Kalteng ternyata telah ditunggu dan disambut oleh masyarakat dari 2 Desa, yaitu Desa Tanggirang dan Desa Dirung Karang, karena banyak hal ingin mereka sampaikan. Salah satunya yaitu kami kembali mendapatkan informasi bahwa PT. TGM telah mendapatkan IPK namun kayu yang dimabil bukan dari wilayah setempat, tetapi kayunya dari daerah lain.”Tandasnya.

Selain itu, sambungnya, masyarakat juga mengeluhkan keruhnya air sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarkat sekitar yang diduga akibat dari kerukan yang dilakukan oleh PT. TGM di bagian hulu sungai.

“ Masyarakat disana mengatakan, bahwa air yang jadi sumber kehidupan mereka sehari-hari, baik itu untuk mandi, memasak dan sebagainya kini menjadi keruh akibat kerukan yang dilakukan PT. TGM sehingga masyarakat sangat keberatan akan hal ini. Bahkan ada pula masyarakat yang menyampaikan bahwa masih ada ganti rugi lahan yang belum diselesaikan oleh PT. TGM dan hal ini telah di akui oleh PT. TGM serta akan menyelesaikan permasalahan ini dalam satu bulan.”Pungkasnya.(006)

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.