Legislator : PT. AKT Harus Dikenakan Hukum Pidana

Legislator Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Syahrudin Durasid

Palangka Raya, Dayak Pos

Legislator Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Syahrudin Durasid menegaskan agar PT. Asmin Koalindo Tuhup (AKT) diberikan sanksi tegas berupa hukum Pidana. Pasalnya, PT. AKT sendiri diduga melakukan upaya melawan hukum dengan tetap beroperasi walaupun perizinannya telah berkahir dan belum diperpanjang.

“kalau memang mereka ngeyel, dalam arti  tetap melakukan aktifitas, seharusnya dikenakan sanksi hukum Pidana, bukan hanya sanksi administrasi. Contohnya seperti kemarin, sebelum kedapatan beberapa tongkang pengangkut kayu, ternyata sudah ada 52 tongkang  yang berhasil lolos dan sudah jelas itu illegal. Hal ini sama saja dengan melanggar hukum.”Ucapnya saat diwawancarai sejumlah awak media, di gedung Dewan, jalan S,Parman kota Palangka Raya, selasa (15/5) kemarin.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng II, meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan Kabupaten Seruyan ini juga mengatakan, apabila PT. AKT hanya diberikan sanksi berupa administrasi, sanksi tersebut dianggap terlalu ringan. Padahal sebelumnya PT. AKT sendiri dianggap telah melakukan tindakan melawan hukum dengan tetap beroperasi, meskipun izin operasional telah berakhir.

“Kalau hanya dikenakan hukum administrasi terlalu ringan, sedangkan daerah sudah banyak dirugikan. Hukum administrasi itu sudah jelas, tetapi kalau mereka terus melakukan upaya-upaya melawan hukum, dan jelas melakukan pelanggaran, harus ada yang dipenjara dari pihak perusahaan. Masyarakat menebang kayu secara illegal saja ditangkap, masa perusahaan yang sudah melanggar hukum tidak ditangkap.”Tandasnya.

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga berharap, aparat penegak hukum bisa segera mengambil tindakan atas insiden pelanggaran hukum oleh PT. AKT, sehingga nantinya bisa bisa menjadi pelajaran bagi Perusahaan Besar Swasta (PBS) lainnya agar mengulangi kesalahan yang sama.

“ini hanya masalah ketegasan, kita menyarankan agar aparat penegak hukum bisa segera mengambil tindakan, karena konteks Illegal Logging bukan ranah perdata lagi, tetapi sudah masuk ke ranah hukum pidana. Hal ini bertujuan agar seluruh PBS yang ada di Provinsi kalteng, tidak coba-coba untuk melawan hukum, karena yang namanya hukum itu mutlak. Siapapun yang melanggar pasti kena sanksi.”Pungkasnya.(006)

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.