Berita Dayakpos 13/02/2018
H.M. Asera

Palangka Raya, Dayak Pos

Legislator DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) H.M. Asera meminta kepada seluruh Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang beroperasi di wilayah hukum Kalteng, agar mempekerjakan tenaga lokal dibandingkan menggunakan tenaga asing. Pasalnya hingga saat ini banyak PBS yang hanya mengeruk keuntungan sendiri tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat atau Desa sekitarnya.

“Paling tidak, apabila masyarakat lokal ingin bekerja di Perusahaan jangan diabaikan, karena perusahaan pun hidup ditanah masyarakat, jadi sudah sewajarnya apabila perusahaan memberikan kontribusi untuk masyarakat dengan cara memberikan lapangan pekerjaan.”Ucapnya saat diwawancarai sejumlah awak media, di Gedung Dewan, Senin (12/2) kemarin.

Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng V meliputi Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas ini juga memaparkan, kewajiban perusahaan tidak hanya sebatas Corporate Social Responcibility (CSR) sesuai peraturan perundang-undangan, tetapi pihak perusahaan juga memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat Desa yang berada disekitarnya, salah satunya yaitu masyarakat yang ingin bekerja di Perusahaan tersebut.

Politisi dari Fraksi gabungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi B DPRD Kalteng ini juga juga menerangkan, pada saat melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Kapuas beberapa waktu lalu, pihak komisi B menyambangi salah satu PBS yaitu PT. Tuah Global Mining (TGM) dan melihat langsung para tenaga kerja yang dipekerjakan oleh PBS tersebut lebih banyak menggunakan tenaga kerja dari negara China dibandingkan tenaga kerja lokal.

“Sewaktu kami kesana, kami melihat dengan mata kepala kami sendiri bahwa disana lebih banyak tenaga kerja dari China, karena investornya pun dari China. Seharusnya, bila ada masyarakat yang datang dan meminta dipekerjakan, terima saja. Jangan sampai perusahaan hanya mengeruk keuntungan sendiri, sedangkan masyarakat disekitarnya dibuat sengsara. Bahkan pada saat kami tiba disana, tukisan dilarang kencing sembarangan pun menggunakan huruf China, siapa yang bisa mengerti kalau seperti itu, sudah masyarakat sekitar tidak dipekerjakan bahasa pun bukan menggunakan bahasa Indonesia.”Tandasnya.

Selain itu, sambung Asera, dirinya meminta kepada Pemerintah khususnya Instansi terkait untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap PBS yang beroperasi diwilayahnya. Paslanya, hal ini berfungsi untuk membantu masyarakat dan mengingatkan PBS agar tidak lupa akan kewajibannya.

“Jangan hanya DPRD yang melakukan pengawasan, tetapi pihak Pemerintah melalui Instansi terkait juga wajib turut andil dalam melakukan pengawasan terhadap PSB yang beroperasi di wilahnya. Jangan sampai masyarakat berteriak karena merasa dirugikan oleh perusahaan, atau masyarakat mengeluh karena PBS tidka berkontribusi untuk Desa sekitarnya.”Pungkas Asera.(006)

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.