Berita Dayakpos 13/04/2018
Kunjungan kerja Komisi B DPRD Kalteng ke Kementrian ESDM, kemarin.(Dayak Pos/Novan)

Palangka Raya, Dayak Pos

Sejumlah Legislator Komisi B DPRD provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), meminta pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng melarang PT. Asmin Koalindo Tuhup (AKT) untuk beraktivitas. Pasalnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Menurut Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng Punding LH Bangkan, adanya pengajuan banding tersebut tentunya membuat keputusan PTUN Jakarta tersebut tidak bisa menjadi landasan bagi PT AKT untuk kembali beraktivitas.

“Kami baru saja selesai mengadakan bertemuan dengan pihak Kementerian ESDM. Dari pertemuan ini lah kami ketahui Kementerian ESDM telah mengajukan banding. Jadi, kami mendukung sekaligus meminta Pemprov tetap melarang PT AKT beraktivitas,”Ucap Punding saat diwawancarai awak media, melalui pesan Whatsapp, Kamis (12/4) kemarin

Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng V meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau ini juga mengatakan, Informasi yang disampaikan pihak Kementerian ESDM kepada Komisi B DPRD Kalteng, terbitnya Surat Keputusan Menteri ESDM No.3714 K/30/MEM/2017 tanggal 19 Oktober 2017 tentang Pengakhiran Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) PT AKT, karena perusahaan ini banyak melakukan aktivitas diluar ketentuan.

Selain itu, sambungnya, Perusahaan batu bara yang berada di Kabupaten Barito Utara ini juga informasinya memiliki utang mencapai Rp27 triliun. Dalam menyelesaikan kewajiban utang yang sangat besar ini pun, pihak PT AKT menyelesaikannya dalam proses pengadilan.

“Sepertinya PT AKT ini memainkan sistem hukum. Melawan pemerintah pun dengan PTUN. Anehnya PT AKT selalu memenangkan proses hukum. Kita tidak mengerti kenapa bisa seperti itu,”Tegasnya

Politisi dari Partai Demokrasi  Rakyat (Demokrat) ini juga menjelaskan, Selain meminta Pemprov menghentikan aktivitas PT AKT, Komisi B DPRD Kalteng juga akan melakukan kunjungan lapangan. Hal itu perlu dilakukan untuk melihat langsung apakah aktivitas PT AKT benar-benar berhenti atau tidak.

“Kami sudah banyak mendapatkan data dan informasi mengenai PT AKT ini dari Kementerian ESDM. Jadi, kami mendukung langkah Pemprov yang menghentikan aktivitas PT AKT ini. Masyarakat juga harapannya ikut membantu dan memberikan informasi apakah PT AKT ini masih beraktivitas atau tidak,”Tandasnya.

Untuk diketahui, Komisi B DPRD Kalteng melakukan kunjungan kerja ke Kementerian ESDM, Kamis (12/4). Kunker tersebut diikuti, Punding LH Bangkan, Arisavanah, Walter S Penyang, Lodewick C Iban, Edy Rosada, Syahrudin Durasid dan HM Asera.(006)

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.