Legislator Minta Disnastran segera Tuntaskan masalah Sertifikat Tanah

Anggota DPRD Kalteng, H Jubair Arifin

Palangka Raya, Dayak Pos

Anggota DPRD Kalteng, H Jubair Arifin mendesak agar pembuatan sertifikat lahan bagi 275 kepala keluarga (KK) pendudukan tranmigrasi asal Jepara, Pati, Lampung dan masyarakat lokal di Kumai Hilir Seberang, Kabupaten Kotawaringin Barat  (Kobar) segera tuntas.

“Warga kita disana sudah menunggu kurang lebih 10 tahun adanya kejelasan soal sertifikat lahan mereka yang hingga kini belum ada. Padahal sejak 2001 Dinas Tranmigrasi Kalteng mengurus hal itu kepada pihak terkait,”ucap H. Jubair Arifin, saat di bincangi sejumlah awak media, di gedung Dewan, jalan S.Parman Kota Palangka Raya, Rabu (4/7) kemarin.

Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kalteng ini juga mengatakan kalaupun ada kendala dana soal pembuatan sertifikat lahan tersebut, maka harus segera dikomunikasikan agar secepatnya selesai dan tidak berlarut-larut.

“Kalau ada kendala dengan sistem regular, maka kita menyarankan agar pembuatan sertifikat lahan bagi warga disana dialihkan ke program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program Presiden Joko Widodo,”sarannya

Sebab menurut dia, berdasarkan hasil rapat kordinasi dan informasi dari pemerintah pusat bahwa Kalteng mendapat jatah sertifikat gratis sebanyak 100 ribu persil.

“Kita harapkan pemberian sertifikat bagi warga tranmigrasi disana tidak berlarut-larut, sebab hal ini terus menjadi pertanyaan masyarakat saat kita mengelar reses ataupun kunker ke Kobar,”katanya.

Dikatakan hingga kini sekitar 275 kepala keluarga (KK) pendudukan tranmigrasi asal Jepara, Pati, Lampung dan masyarakat lokal di Kumai Hilir Seberang, Kabupaten Kotawaringin Barat  (Kobar) terus menuntut janji pemerintah untuk mendapat sertifikat gratis lahan mereka.

“Sejak 2008 mereka hidup dan mengolah lahan disana. Janji sertifikat dari Kementerian Desa yang mereka tunggu-tunggu hingga kini belum ada kejelasan yang pasti kapan mereka dapat menerima ,” katanya lagi.

Jubair meminta agar instansi terkait  segera merealisasikan sertifikat tersebut. Pasalnya, saat ini jatah hidup mereka sudah tidak ada lagi. Karenanya mereka berharap agar lahan petanian tersebut berkelanjutan.

Tidak hanya itu, lanjut jubair, masyarakat petani lokal juga berharap ada kebijakan pengecualian dari pemerintah untuk aturan membakar lahan. Solanya, sejak 2017 lalu sudah tidak bisa menanam padi karena adanya larangan membakar lahan. Sedangkan disisi lain, petani belum bisa menggunakan pertanian modern. “Ini beban bagi masyarakat kita saat ini,” ungkapnya.

Kemudian, masyarakat mengharapkan pemerintah mengusulkan agar lahan yang masuk kawasan hutan produksi (HP) agar dirubah status kawasannya menjadi areal penggunaan lain (APL). “Adanya perubahan status lahan agar masyarakat dapat mensertifikatkan lahannya,”Tandasnya.

Hal lain yang disoal masyarakat, khususnya di Kecamatan Kotawaringin Lama (Kolam),  kata Jubair, belum adanya jaringan listrik dan program solar cell serta perbaikan jalan desa yang belum beraspal.

“Kita harapkan Dinas Pertambangan dan Energi dan juga Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) bisa melihat apa yang diharapkan masyarakat itu,”Pungkasnya.(006)

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.