Legislator Berharap Pemerintah Bentuk Tim Evaluasi PBS Bermasalah

Palangka Raya, Dayak Pos

Wakil ketua Komisi B yang membidangi perkebunan dan pertambangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), HM Asera mendesak pihak Pemerintah agar segera membentuk tim terpadu, guna mengevaluasi perusahaan besar swasta (PBS) yang selama ini belum melaksanakan kewajibannya soal plasma, corporate social responsibility (CSR) maupun perlindungan tenaga kerja.

“Kita mendesak agar pemerintah provinsi Kalteng segera membentuk tim terpadu melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk, Kejaksaan, TNI dan Polri untuk segera bertindak tegas kepada PBS yang nakal, yakni yang tidak memenuhi kewajiban soal plasma, CSR dan tenaga kerja,”Ucap Asera, saat diwawancarai sejumkah awak media, di Gedung Dewan, jalan S.Parman, kota Palangka Raya, Senin (9/7) kemarin.

Politisi senior dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalteng ini juga mengatakan, siapapun PBS yang dinilai nakal, yakni tidak mematuhi ketentuan dan persyaratan serta mengabaikan kewajiban soal plasma, CRS maupun perlindungan/pemenuhan hak tenaga kerja agar di tindak tegas.

“Tindak tegas bagi PBS yang tidak memberikan contoh yang baik. Sikat tidak ada urusan, tidak peduli siapapun yang ada di bekalang perusahaan tersebut, apakah penjabat negara, oknum aparat. Sebab selama ini pemerintah sudah cukup bersabar,”tegasnya.

Dikatakan wakil rakyat asal pemilihan Kalteng V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau ini, bahwa pihaknya melihat bahwa selama ini sumber daya alam (SDA) di Kalteng hanya dimanfaatkan oleh sejumlah PBS untuk mencari Dollar, atau mengeruk keuntungan pribadi tapi lupa kewajibannya bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kalteng.

“Kita bisa liat bahwa kebanyakkan PBS tidak membangun pabrik di Kalteng, tapi diluar Kalteng, sehingga hanya di nikmati orang luar, termasuk penyerapan tenaga kerja. Belum lagi soal peningkatan ekonomi rakyat, ataupun modal usaha yang ditidak mereka perhatikan bagi amsyarakat lokal,”Tandasnya.

Oleh karena itu, dikatakan Asera, bahwa pihaknya di dewan siap mendukung kalau gubernur segera bertindak tegas kepada PBS yang nakal.

Ia juga mendukung kalau gubernur mau berkordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal penegakkan hukum termasuk soal upaya bagi hasil dari kontribusi sektor minyak crude palm oil (CPO) untuk Kalteng yang dihimpun dan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang selam ini tidak kembali ke Kalteng sebagai daerah penghasil.

“Sebenarnya hasil dari perkebunan sawit di wilayah ini sangat besar, tapi tidak banyak yang dinikmati masyarakat kita. Karena itu saatnya pemerintah provinsi Kalteng bersama instansi terkait untuk bertindak tegas kepada PBS nakal. Dan meminta bagi hasil kepada pemerintah pusat dari sektor minyak crude palm oil (CPO),”pungkas pensiunan Polisi ini.(006)

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.