Berita Dayakpos 16/04/2018
Wakil Gubernur Kalteng Ismail

Palangka Raya, Dayak Pos

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Kaspinor, mengakui kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah masih relatif kecil atau baru sekitar 32 persen.

Total APBD Kalteng tahun 2018 sebesar Rp4,412 triliun berasal dari dana transfer/perimbangan mencapai 68 persen atau Rp3 triliun lebih dan PAD sekitar 32 persen atau Rp1,400 triliun lebih serta pendapatan yang sah lainnya berkisar 0,02 persen, katanya di Palangka Raya, Jumat (13/4).

“Idealnya kontribusi PAD terhadap APBD diatas 50 persen, sehingga ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat semakin kecil. Tapi, kalau dilihat dari komposisi APBD tahun 2018, ketergantungan Kalteng terhadap Pusat masih sangat-sangat besar,” ucapnya.

Sejak Provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila ini dipimpin Sugianto Sabran bersama Ismail pada tahun 2016 silam, berbagai program dan kebijakan telah dilakukan untuk meningkatkan PAD, namun upaya tersebut sampai sekarang masih berproses.

Kaspinor mengaku pihaknya bersama satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) di lingkungan Pemprov Kalteng terus berupaya merealisasikan keinginan Gubernur agar PAD mengalami peningkatkan dan ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat bisa diminimalisir.

“Kondisi sekarang ini memang kontribusi PAD terhadap APBD baru mencapai sebesar 32 persen. Ketergantungan terhadap dana transfer/perimbangan dari Pemerintah Pusat masih sangat besar, yaitu mencapai sebesar 68 persen,” kata Kaspinor.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalteng Ismail menyebut, walau realisasi sektor PAD terus mengalami kenaikan, namun kotribusi terhadap APBD masih sangat minim bila dibandingkan kontribusi dana perimbangan yang mencapai rata-rata sebesar 63,66 persen.

Dia mengatakan kondisi ini menggambarkan ketergantungan dana Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat masih sangat besar. Pembangunan tidak pernah berhenti, sementara dana dari Pemerintah Puast sangat terbatas.

“Untuk itu perlu ada peningkatan kotribusi PAD terhadap APBD melalui inovasi, baik melalui pajak daerah, retribusi, maupun sumber PAD lainnya yang sah menurut Undang-undang,” kata Ismail.(002)

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.