Komisi B Dapati Proyek Pembangunan TPI Kumai Bermasalah Legislator : Inspektorat Seharusnya Transparan

Anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah, H Edy Rosada

Palangka Raya, Dayak Pos

Dalam kunjungan kerja (Kunker) ke dalam daerah, dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap program pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng ke Pelabuhan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), beberapa waktu lalu. Komisi B menemukan proyek pembangunan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Kumai bermasalah. Oleh sebab itu, pihaknya juga meminta agar Inspektorat Kalteng dapat secara transparan mengaudit pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah, H Edy Rosada saat dibincangi wartawan, di gedung Dewan, belum lama ini. Dalam kesempatan itu, Edy mengatakan, dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, beberapa waktu lalu pihaknya mengunjungi Pelabuhan Kumai, Kobar.

Tujuan dari kunjungan tersebut untuk melihat pekerjaan yang didanai dari anggaran dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran (TA) 2017 lalu, dimana anggarannya cukup besar, yakni Rp9,8 miliar lebih. Pekerjaan tersebut dimulai 23 Agustus 2017 hingga 20 Desember 2017 lalu.

“Pada saat kami kunjungan kesana ada ditemukan bahwa pekerjaan itu ada yang tidak sesuai spek. Bahkan pekerjaan itu ada yang sudah pecah dan patah waktu itu, saat kami kunjungan kesana,” kata Edy, yang diamini Ketua Komisi B DPRD Kalteng, Borak Milton serta Anggota Komisi B Arisavanah di gedung Dewan, kemarin.

Melihat pekerjaan yang ditemukan bermasalah tersebut, pihaknya langsung mengkonfirmasi masalah tersebut kepada dinas terkait melalui PPTK. Namun dari penjelasan pihak dinas, pekerjaan tersebut sudah selesai.

“Tapi kita juga mendapatkan informasi disekitar pelabuhan bahwa pekerjaan tersebut dalam penyelidikan Polda, karenanya kita konfirmasi kembali ke Dinas Perikanan dan Kelautan, Polda belum bisa masuk karena masih belum ranahnya tetapi sudah ditangani oleh pihak Inspektorat,” ungkap legislator dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Oleh sebab itu, pihaknya dari Komisi B meminta agar Inspektorat Kalteng benar-benar melakukan audit terhadap pekerjaan tersebut dan hal ini akan menjadi pengawasan yang ketat dari Komisi B.

“Intinya kita ingin pihak inspektorat ini benar-benar melakukan audit itu, dan akan diawasi oleh Anggota Dewan terutama Komisi B yang ikut menyetujui anggaran itu. Dan kita minta juga dari inspektorat itu nanti melaporkan secara transparan ke media ataupun ke Komisi B hasilnya,” tegas Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Kalteng I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Kota Palangka Raya ini.

Sementara dari informasi yang juga diperoleh, pekerjaan yang memakan biaya cukup besar tersebut, penyelesaiaan pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh pihak rekanan setelah kontrak berakhir, artinya dilakukan penyelesaian dalam tahap pemeliharaan. Bahkan, hasil pekerjaan tersebut sampai sekarang ini belum bisa dimanfaatkan oleh nelayan setempat, karena selain speknya diduga bermasalah, sehingga belum berani digunakan.(006)

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.