Kajati Kalteng : Jangan Ada Lagi Kades Dipenjara

Sampit, Dayak Pos

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Adi Sutanto mengingatkan, pengelolaan dana desa harus sesuai aturan agar tidak ada lagi kepala desa yang dipenjara karena melakukan penyimpangan dana desa.

“Terlebih di Kabupaten Kotawaringin Timur ini sudah ada kepala desa yang terjerat hukum dalam pengelolaan dana desa. Ini jangan sampai terulang lagi,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Adi Sutanto di Sampit, Senin (9.4).

Adi berada di Sampit menghadiri penandatanganan pakta integritas pengelolaan dana desa oleh 168 kepala desa di Kotawaringin Timur. Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati HM Taufiq Mukri, Sekretaris Daerah Halikinnor dan Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Wahyudi dan pejabat lainnya.

Adi mengatakan, dana desa harus digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai aturan. Sekecil apapun penggunaan dana harus dibuktikan pertanggungjawabannya agar tidak berdampak hukum.

Sejak 2016, Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur menangani beberapa kasus penyimpangan dana desa. Tahun 2016 satu orang diproses hukum yaitu Dewak Hermuyadi, tahun 2017 dua orang yaitu mantan Kepala Desa Tumbang Manya Lilis Suryani dan mantan Pejabat Sementara Kepala Desa Tumbang Bajanei Selwinoto.
Tahun 2018 ini, Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur sedang menyelidiki dugaan korupsi di Desa Batuah Kecamatan Seranau. Pemberian sanksi penting bagi mereka yang melanggar aturan.

Adi berharap tidak ada lagi yang terseret hukum karena penyimpangan dana desa. Kepala desa harus mematuhi aturan agar terhindar dari masalah hukum.
Penandatangan pakta integritas merupakan upaya pencegahan penyimpangan dana desa. Pakta integritas adalah janji kepala desa dan jajarannya kepada diri sendiri untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pengelolaan dana desa disarankan menerapkan sistem swakelola dengan memberdayakan masyarakat lokal dan menggunakan bahan baku lokal. Tujuannya agar dana desa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sehingga berdampak bagi pembangunan dan penghasilan masyarakat.

Pelibatan masyarakat sangat penting, mulai tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Langkah ini juga sebagai wujud transparansi sehingga masyarakat bisa mengikuti penggunaan dan pengelolaan dana desa.

Aparatur desa disarankan mengonsultasikan APBDes mereka kepada pemerintah daerah dan Kejaksaan maupun unsur lainnya dalam Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Tujuannya agar penyimpangan bisa dideteksi dan dicegah sejak dini saat perencanaan sehingga tidak sampai terjadi.

Besarnya dana yang dikelola desa membuat potensi korupsi juga menjadi sangat tinggi. Diperlukan komitmen kepala desa dan jajarannya untuk tidak melalukan penyimpangan sehingga dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Kami ingin membantu dan mengawal penggunaan dana desa agar tepat, sesuai aturan, akuntabel dan bermanfaat untuk masyarakat. Pakta integritas ini jangan dianggap hanya seremonial, tetapi harus dilaksanakan,” tegas Adi.

Wakil Bupati Kotawaringin Timur HM Taufiq Mukri juga mewanti-wanti hal serupa. Dia meminta aparatur desa tidak ada yang berpikir untuk menyelewengkan dana desa karena sanksi hukum pasti dijalankan dengan tegas.

“Sudah ada beberapa orang kepala desa maupun perangkat desa yang berurusan dengan aparatur penegak sedang berlangsung di kepolisian, dan ada juga di kejaksaan. Hal ini perlu menjadi perhatian kita semua agar tidak sampai terjadi pada diri kita. Kelalaian dalam mengelola keuangan desa secara benar tentunya menjadi salah satu faktor penyebabnya,” kata Taufiq.

Pemerintah kabupaten Kotawaringin Timur terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kejaksaan sebagai bentuk upaya pembinaan dan pengawasan penggunaan dana desa. Pemerintah desa diminta memanfaatkan keberadaan TP4D sebagai salah satu tempat berkonsultasi terkait pembangunan desa yang bersinggungan dengan hukum. (002)

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.