Diduga Lakukan Kecurangan, Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Mengadu Ke Dewan

Sejumlah peserta seleksi anggota KPU Kota Palangka Raya, sat melakukan Audensi dengan Komisi A DPRD Provinsi kalteng, terkait adanya kecurangan dan ketidaktranparan saat proses seleksi berlangsung.(Dayak Pos/Novan)

  Palangka Raya, Dayak Pos

Diduga adanya kecurangan dan Transparansi pada saat mengikuti tes seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya, periode 2018-2023, sejumlah peserta seleksi melaporkan dugaan tersebut kepada komisi A DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), yang membidangi Hukum dan Pemerintahan, dimana laporan tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh Komisi A.

Menurut Sekretaris Komisi A DPRD Kalteng, Hj. Noor Fazariah Kamayanti, harus ada transparansi dari pihak tim seleksi, sehingga tidak ada kesan menutup-nutupi hasil penilaian dan keputusan terkait lolos maupun gugurnya peserta dapat diterima oleh seluruh pihak.

“Disatu sisi, yang namanya kecurangan jelas tidak bisa diterima. Oleh karena itu setiap proses seleksi, seharusnya pihak pelaksana maupun tim yang melakukan seleksi harus transparan terhadap hasil penilaian, sehingga tidak ada kesan kecurangan maupun anggapan peserta yang mengikuti proses seleksi bahwa tim seleksi anggota KPU tidak transparan, serta peserta bisa menerima keputusan lolos-maupun gugur pada saat keluarnya hasil akhir.”Ucap Kamayanti, pada saat melakukan audensi dengan peserta seleksi anggota KPU, di Ruang Rapat Komisi A DPRD Kalteng, jalan S.Parman, Kota Palangka Raya, Rabu (12/9) kemarin.

Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng V, meliputi Kabupaten kapuas dan Pulang Pisau ini juga memaparkan, apabila memang terbukti adanya kecurangan, maka pihak penyelenggara maupun tim seleksi yang melakukan kecurangan tersebut harus diberikan sanksi sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

‘Apabila memang terbukti adanya kecurangan, maka hal ini tidak bisa dibiarkan dan pihak penegak hukum di Pemerintahan, harus memberikan sanksi kepada pihak penyelenggara maupun tim yang menyeleksi sesuai dengan aturan hukum perundang-undangan yang berlaku. Dan tadi kita sudah memberikan saran untuk segera melaporkan hal ini ke Ombudsman RI Perwakilan Kalteng, ternyata mereka sudah melaporkan hal ini, dan kita tunggu saja hasil dari tindaklanjut laporan tersebut.”Ujarnya.

Disisi lain, Agus Suryano selaku peserta seleksi anggota KPU mengungkapkan, pada saat daftar nama 10 besar peserta seleksi yang mengikuti tes dan propertest di umumkan, pihaknya ingin mempertanyakan hasil tes yang sebelumnya di lalui, namun pihaknya kebingungan pada saat ingin menanyakan hasil tersebut. Pasalnya sekretarian tim seleksi yang terletak di jalan Yoes Soedarso, tepatnya di hotel Dandang Tingang tidak pernah buka kembali dan tidak ada aktifitas, bahkan pintu selalu tertutup bahkan di rantai dan gembok.

“kenyataannya adalah seperti yang sudah kami sampaikan pada saat menyampaikan laporan ke Komisi A DPRD Kalteng, bahwa kami kebingungan pada saat ingin mempertanyakan hasil sebelumnya dari tes yang kami lalui, karena sekretarian tim seleksi yang terletak di jalan Yoes soedarso, tepatnya di hotel Dandang Tingang tidak pernah buka. Bahkan kami selaku pihak pengadu pernah menanyakan ke Panitia pelaksana melalui telepon dan sampai saat ini tidak ada jawaban.”Ungkap Agus saat diwawancarai awak media, usai melakukan audensi dengan Komisi A DPRD Kalteng.

Saat berjalannya audensi, Pihaknya selaku pengadu juga mempertanyakan integritas anggota tim seleksi KPU untuk kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Barito Utara periode 2018-2023 yang berasal dari satu unsur saja (Akademisi) dan selama Proses seleksi dari tes kesehatan, Wawancara dan penentuan 10 besar tim seleksi yang hanya terdiri dari 4 orang.

“Disamping mempertanyakan integritas tim seleksi yang berasal dari satu unsur saja yaitu akademisi, kami juga mendapat informasi bahwa ketua tim seleksi anggota KPU periode 2018-2023 pernah dikenai sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPPU). Untuk itu, reputasi dan rekam jejaknya juga kami pertanyakan, mengingat  Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2017, pasal 31 ayat (3), kemudian PKPU nomor 7 tahun 2018 pasal 32 ayat (1) dan PKPU nomor 7 tahun 2018 , pasal 11 ayat (1) d.”Tandasnya.

Selain itu, sambung Agus, pada hasil tes setiap tahapan seleksi, pihaknya menduga tim seleksi anggota KPU periode 2018-2023 tidak objektif dan tidak adanya transparansi nilai, serta hanya memberikan daftar nama peserta yang berhasil lolos maupun gugur.

“Padahal pada penjelasan UU RI nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 32 ayat (4) menyatakan, ‘yang dimaksud dengan melaksanakan tahapan kegiatan secara objektif adalah melaksankan kegiatan sesuai dengan keadaan sebenarnyadan hasil tes diumumkan pada setiap tahapan’.  Dan hal ini juga terpaut pada PKPU nomor 7 tahun 2018, pasal 22, kemudian PKPU nomor 7 tahun 2018 pasal 25 ayat (6) dan ayat (7), serta PKPU nomor 7 tahun 2018 pasal 30 ayat (4).”Bebernya.

Tidak hanya itu, lanjutnya,dari peserta yang masuk kedalam 10 besar calon anggota KPU kota Palangka Raya, diduga beberapa orang tidak memenuhi persyaratan  kesehatan, seperti terkena Kista, Buta Warna, gangguan pencernaan (Maag) kronis, sehingga hal ini mencederai proses pemilihan yang berintegritas dan profesional.

“Bagaimana bisa bekerja dengan maksimal apabila peserta yang lolos justru mengidap penyakit. Hal ini justru mencederai proses pemilihan yang harusnya dilakukan dengan berintegritas dan profesional. Untuk itu kami selaku pengadu mempunyai beberapa tuntutan, yaitu harus adanya Transparansi terhadap semua hasil tes, kemudian dilakukannya tes ulang yaitu tes kesehatan, wawancara untuk menentukan 10 besar, lalu Timsel yang ada sekarang diganti dengan memperhatikan 2 unsur Akademisi, profesionalitas dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas, serta membatalkan penentuan 10 besar yang ada pada saat ini, ketahap selanjutnya sampai ada keputusan rekomendasi dari pihak Ombudsman RI perwakilan Kalteng.”Pungkasnya.(Nvd)

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.