Berita Dayakpos 13/04/2018

 

Komisi B DPRD Kalimantan Tengah, Punding LH Bangkan

Palangka Raya, Dayak Pos

Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang memenangkan gugatan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) atas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pasalnya, Komisi B menilai, harusnya sebelum izin berakhir, PT AKT seharusnya sudah mengurus perpanjangan perizinan, bukan tetap beroperasi sembari memproses perpanjangan perizinan.

Menurut Sekretaris Komisi B DPRD Kalimantan Tengah, Punding LH Bangkan, yang namanya perizinan mati atau tidak berlaku, maka sudah seharusnya PT AKT menyetop seluruh kegiatannya.

“Harusnya menurut saya, hakim PTUN harus melihat itu, kalau melihat keputusan tersebut, kita menyarankan Pemprov ajukan banding melalui Kementerian ESDM atas keputusan itu,”Ucap Punding Saat dibincangi sejumlah awak media, di gedung dewan, jalan S.Parman Kota Palangka Raya, belum lama ini.

Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan Kalteng V meliputi Kabupaten kapuas dan Pulang Pisau ini juga menjelaskan, Matinya perizinan PT. AKT harus dilihat hakim sebagai salah satu yang memberatkan PT AKT. Karena dilihat dari aturan perundang-undangan, untuk beroperasi harus mengantongi izon terlebih dahulu, bukan beroperasi dulu kemudian baru mengantorngi izin

“Karena di dalam republik ini tidak ada orang bekerja tanpa mematuhi rambu-rambu dan aturan hukum yang ada. Mereka kan diberi wewenang untuk memperpajang izin, sebelum perizinannya diperpanjang maka mereka harus menyetop seluruh kegiatan mereka, hentikan kegiatannya, dan kita sudah memikiki aturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa aetiap perusahaan yang ingin beroperasi harus mengantongi atau memiliki izin resmi, bukannya beroperasi terlebih dahulu kebudian baru mengantongi izin.”Tegasnya.

Sebelumnya itu untuk diketahui, pada tanggal 19 Oktober 2017 lalu Kementrian ESDM mengeluarkan surat keputusan tentang pengakhiran Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) terhadap perusahaan yang beroperasi diwilayah Kecamatan Laung Tuhup tersebut.

Seiring proses berjalan dan digugatnya Kementerian ESDM oleh PT AKT ke PTUN di Jakarta, akhirnya Majelis Hakim membatalkan dan menyatakan surat keputusan pengakhiran PKP2B itu tidak sah dan bahkan dianggap cacat hukum. Oleh karena itu, hakim PTUN memenangkan PT AKT dalam kasus tersebut.(006)

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.