Dewan Minta Pemerintah Bimbing Masyarakat Urus Perizinan WPR

Ergan Tunjung,

Palangka Raya, Dayak Pos

Kalangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai, dari segi Investasi khususnya sektor Pertambangan di wilayah Bumi Tambun Bungai, berada dalam tahap perkembangan dan kemajuan yang begitu pesat. Sehingga dengan adanya kekayaan alam yang melimpah dari sektor Pertambangan, hal ini mengundang perhatian dari para Investor untuk berinvestasi sebesar-sebesarnya di Provinsi Kalteng, selama investasi tersebut sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Legislator Komisi B DPRD Provinsi Kalteng, Ergan Tunjung, hasil alam Kalteng dari sektor Tambang, tidak hanya dilirik oleh para investor, juga ikut dilirik oleh masyarakat Kalteng, dengan harapan pihak Pemerintah mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (WPR). Pasalnya, selama izin tersebut belum dikeluarkan, masyarakat yang sebelumnya menggantungkan hidup dari sektor lain seperti sektor perkebunan, akan beralih untuk melakukan penambangan secara Illegal guna mencukupi kebutuhan hidup mereka dan keluarga.

“Sebenarnya kita mengerti dengan keinginan masyarakat, yang selama ini menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor, seperti Karet dan lain-lain. Sedangkan harga Karet menurun dan dianggap tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka, sehingga masyarakat dengan sangat terpaksa menjadi penambang illegal. Bahkan hasil dari tambang tersebut juga pas-pasan, dalam arti hasil tersebut hanya cukup untuk kebutuhan hidup selama satu bulan,”Ucap Ergan, saat dibincangi sejumlah awak media, di gedung Dewan, jalan S.Parman, Kota Palangka Raya, Rabu (3/10) kemarin.

Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Kota Palangka Raya ini juga menjelaskan, selama ini masyarakat yang beralih profesi menjadi penambang ilegal, telah banyak tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum. Namun dinilai dari segi aturan, masyarakat pun tidak bisa menyalahkan penegak hukum, pasalnya  aparat penegak hukum hanya menjalankan tugas.

“Dilihat dari satu sisi, kita prihatin terhadap masyarakat yang hanya ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi disisi lain kita juga tidak bisa menyalahkan aparat penegak hukum, karena mereka hanya menjalankan tugas. Oleh karena itu kita berharap, pihak Pemerintah bisa membimbing masyarakat untuk mengurus perizinan WPR, sehingga kucing-kucingan antara masyarakat yang menjadi penambang dengan aparat penegak hukum tidak terulang kembali.”Pungkas Politisi sekaligus Ketua DPD Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kalteng ini.(Nvd)

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.