Dewan Minta Anggaran Penanggulangan Bencana Dimanfaatkan Secara Maksimal

H. Abdul Razak

Palangka Raya, Dayak Pos

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Abdul Razak meminta kepada pihak Pemerintah, agar segera mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) disejumlah wilayah Provinsi Kalteng, dengan anggaran penanggulangan bencana yang masih tersisa. Pasalnya, dampak dari karhutla tersebut telah kini telah dirasakan Masyarakat Kalteng.

“Memang pada dasarnya, penanggulangan Karhutla masih dalam proses, Kita meminta agar mekanismenya penanganannya dipercepat oleh pihak Pemerintah, dengan sisa anggaran yang masih tersedia, untuk membantu kegiatan operasional dilapangan khususnya bagi pihak Polda Kalteng dan Komando Resort Militer (Korem) 102/PJG.”Ucap Razak, saat dibincangi sejumlah awak media, usai memimpin Rapat Sidang Paripurna, di Gedung Dewan, jalan S.Parman Kota Palangka Raya, Selasa (2/10) kemarin.

Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) kalteng III, meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Lamandau dan Sukamara ini juga mengatakan, agar pihak-pihak yang menangani Karhutla tidak banyak beralasan, sehingga penanggulangan tersebut menjadi lambat. Pasalnya, anggaran penanggulangan tersebut masih ada dan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.

“Untuk penanggulangan tersebut, saya rasa cukup melewati mekanisme maupun prosedur yang benar, tetapi dipercepat. Karena anggaran yang tersisa masih bisa dimanfaatkan secara maksimal.”Tandasnya.

Politisi Senior dari Partai Golongan Karya (Golkar) ini juga mengatakan, yang terpenting pada saat ini adalah penanganan Karhutla dilapangan, dan sampai saat ini sudah ada upaya dari pihak pemerintah bahkan relawan untuk turut serta menanggulanginya

“Karhutla, merupakan hal yang sulit di kontrol, karena Kalimantan Tengah merupakan wilayah yang cukup luas, dan sampai saat ini telah banyak upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dan para relawan yang turut serta menanggulanginya. Dan tidak lupa, saya meberikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak Polda Kalteng dan Korem yang sigap untuk menghadapi Karhutla.”Ujarnya.

Selain itu, menanggapi  salah satu pemberitaan media lokal yang menyebutkan bahwa pihak dewan menggantung Raperda Karhutla, dirinya memberikan klarifikasi bahwa pernyataan tersebut tidak benar. Hal ini dikarenakan Raperda Karhutla hampir mencapai tahap penyelesaian dan realisasi Parerda tersebut untuk dibentuk menjadi perda, masih menunggu persetujuan Pemerintah Pusat.

“Janganlah membuat pernyataan-pernyataan yang tidak benar,karena seperti yang kita ketahui Raperda Karhutla sudah hampir selesai dan tinggal menunggu persetujuan dari Pemerintah Pusat. Jadi tidak bisa menyalahkan DPRD Kalteng. Bahkan Raperda karhutla tidak hanya untuk tahun ini saja, tetapi diberlakukan untuk tahun-tahun berikutnya.”Pungkas Razak yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan pertimbangan Partai Golkar Kalteng ini.(Nvd)

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.