Berita Dayakpos 13/03/2018
H. Syamsul Hadi.

Palangka Raya, Dayak Pos

Aksi ratusan mahasiswa yang menamakan diri Gerakan Rakyat Kalimantan Tengah (Kalteng) Peduli Demokrasi, yang menolak revisi Undang-undang MPR DPR DPRD dan DPD (UU MD3), mendapat dukungan legislator DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Syamsul Hadi.

Politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalteng ini juga menilai bahwa peranan legislatif di Senayan yang terlalu kuat, juga tidak baik dalam era demokrasi seperti saat ini.

“Kalangan legislatif juga tidak perlu harus sangat kuat seperti itu. Sebab sudah banyak aturan hukum yang ada saat ini, dan aturan hukum yang ada sudah cukup untuk kuat. Kalau ada soal menyangkut pelanggaran pidana, maka aturannya sudah jelas. Saya sepakat aksi mahasiswa menolak revisi UU MD3,”ucap H. Syamsul Hadi, saat dibincangi sejumlah media, di gedung Dewan, Senin (12/3) kemarin.

Ketua Komisi C DPRD Kalteng ini juga menilai bahwa tidak perlu lagi poin tentang DPR berhak melakukan pemanggilan setiap orang secara tertulis setiap hadir jika terdapatnya seseorang dianggap menyalahi aturan terhadap pelanggaran kode etik antara ucapan, sikap, perilaku dan tindakan dalam merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

“Kita tidak perlu lagi mengekang demokrasi yang sudah berjalan baik saat ini. Saya juga mendengar adanya kemungkinan Presiden membuat Perpu terkait itu, karena aksi penolakkan mahasiswa sudah bergulir secara nasional. Dan sya juga setuju kalau Presiden harus mengambil sikap tegas membatalkan revisi UU MD3 tersebut,”Ujarnya.

Wakil rakyat asal pemilihan Kalteng II, Kabupaten Kotim dan Seruyan ini, menilai bahwa hal yang dapat membenturkan legislatif yang bagian dari rakyat harus dibenturkan dengan rakyat.

“Anggota legislatif itu adalah bagian dari rakyat, kenapa kita harus membuat ketetapan yang justru bisa berhadapan dengan rakyat,”Tegas Syamsul.

Dikatakannya bahwa legislatif dan eksekutif juga harus bisa dikritik dan menima kritikan dari rakyat, dan juga tidak boleh terkesan sangat kuat dan kebal hukum.

“Kita bisa mengerti aksi mahasiswas termasuk datang ke DPRD Kalteng, karena ini bagian dari demokrasi dan aspirasi. Memang pada aksi tersebut tidak ada pimpinan dan anggota dewan, karena sedang ada kegiatan kunjungan kerja keluar daerah. Namun kedepan kita coba pikirkan agar nantinya dalam Badan Musyawarah (Bamus) di susun agenda/jadwal, dimana ada anggota komisi/fraksi ataupun Balegda yang ada tetap tinggal/bergiliran ada di kantor/DPRD Kalteng,”ucapnya.

Sebelumnya mahasiswa yang menamakan diri Gerakan Rakyat Kalimantan Tengah (Kalteng) Peduli Demokrasi, mendatangi DPRD Kalteng, menyuarakan aspirasi penolakkan terhadap revisi UU MD3, terutama pada pasal 73, pasal 122 huruf (k) dan pasal 245. Utamanya pasal 122 huruf (k).

Pada aksi tersebut mahasiswa juga membakar keranda, sebagai bentuk matinya demokrasi di Indonesia dan merasa kecewa sebab tidak ada satupun anggota dewan yang menemui mereka, karena sedang mengikuti kunjungan kerja ke luar daerah.(006)

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.