BKAD Diminta Mendata Kembali Aset Milik Pemerintah

H. Jubair Arifin

Palangka Raya, Dayak Pos

DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), untuk mendata kembali aset-aset yang dimiliki oleh Pemrintah. Pasalnya hingga saat ini, diduga masih banyak aset milik pemerintah yang belum dikembalikan oleh mantan pejabat di Provinsi kalteng dan masih banyak aset-aset milik daerah yang belum terverifikasi.

Legislator Komisi A DPRD Provinsi Kalteng, H. Jubair Arifin mengatakan, perlu adanya pendekatan dari pihak Pemerintah Daerah dengan pihak-pihak terkait, sehingga aset milik daerah dapat ditertibkan dan tidak menggangu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap opini dan laporan keuangan daerah.

“Kalau memang ada yang seperti itu, maka perlu adanya langkah pendekatan kepada pihak-pihak terkait supaya tidak terjadi ketersinggungan dan tidak menggangu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap opini serta laporan keuangan daerah, disamping pihak Pemerintah Daerah melakukan penertiban aset.”Ucap Jubair, saat dibincangi sejumlah awak media, di gedung Dewan, jalan S.Parman, Kota Palangka Raya, Rabu (12/9) kemarin.

Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng III, meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Lamandau dan Sukamara ini juga mengungkapkan, selain melakukan pendekatan secara persuasif, Pihak BKAD perlu mencatan kembali aset-aset yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pasalnya hal ini akan berpengaruh kepada penilaian kinerja Pemerintah Daerah oleh BPK.

“Tentunya pihak BKAD sangat perlu mencatat kembali aset-aset yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, karena hal ini berpengaruh pada penilaian kinerja Pemerintah oleh BPK. Selama ini pada saat rapat, kita selalu mengingatkan kepada pihak-pihak terkait,karena pada saat hasil audit BPK pada tahun 2018 disampaikan, masih ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti, khususnya masalah aset.”Tandasnya.

Politisi Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga berharap, penertiban Aset daerah ini bisa mendapat dukungan dari seluruh pihak, sehingga kinerja Pemerintah Daerah selama beberapa tahun bisa tetap mempertahankan Predikat ‘Wajar Tanpa Pengecualian’(WTP).

“Dengan adanya penertiban ini, kita harapkan mendapatkan dukungan dari pihak-pihak lain sehingga Kinerja Pemerintah dalam kurun waktu 4 tahun ini, tetap bisa mempertahankan predikan WTP, dan yang paling penting adalah gunakan cara pendekatan sehingga aset tersebut bisa kembali kepada Pemerintah.”Pungkasnya.(Nvd)

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.