Bawaslu Minta Pers Seimbang Beritakan Paslon Peserta Pilkada

Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi, bersama Ketua PWI Kalteng H Sutransyah dan jajaran, usai dialog Pilkada di TVRI Kalteng, baru-baru ini.(Dayak Pos/Ist)

Palangka Raya, Dayak Pos

Sebagai media publik, pers memiliki kemampuan menggiring opini massa. Kemampuan ini kadang digunakan sebagai ‘senjata’ oleh pihak-pihak tertentu dalam perasaingan di ajang pemilihan umum kepala daerah (Pilkada).

Potensi terjadinya cara curang dengan memanfaatkan media massa tersebut menjadi salah satu fokus perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Sebagai antisipasi, Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi, menegaskan, pihaknya takkan segan-segan ‘menyemprit’ tim pasangan calon (Paslon) yang melanggar aturan sosialisasi menggunakan media massa ini.

Seperti diketahui, pada 2018 ini sebanyak 11 kabupaten/kota se-Kalteng menggelar Pilkada serentak. Sampai dengan sekarang, pesta demokrasi 5 tahunan tersebut sudah menyelasaikan tahapan pendaftaran paslon, dan akan mencapai puncaknya pada hari pemungutan suara, pada 27 Juni 2018 mendatang.

Seperti yang sering terjadi di ajang Pemilu-pemilu sebelumnya, para kandidat dan tim pemenangan masing-masing acap menggunakan media massa sebagai sarana bersosialisasi maupun berkampanye. Tak jarang, kandidat yang memiliki kemampuan materil besar ‘membeli’ media massa tertentu sehingga mendapat space dominan untuk berkampanye.

“Kekhawatiran itu terjadi di Pilkada serentak di Kalteng kita akui ada. Kami akan melakukan pengawasan dan mengambil langkah-langkah sesuai aturan apabila ini terjadi,” ujar Satriadi, usai acara dialog bertemakan Pilkada, di TVRI Kalteng, baru-baru ini.

Dijelaskan Satriadi, aturan tentang pemanfaatan media massa sebagai sarana bersosialisasi bagi paslon dan tim pemenangan masing-masing itu ada, dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Sedangkan domain Bawaslu adalah melakukan pengawasan guna memastikan aturan tersebut dijalankan pihak-pihak yang terlibat di Pilkada.

Inti regulasi ini, terang Satriadi berasaskan keadilan, yakni memberikan porsi yang merata bagi seluruh kandidat dalam bersosialisasi lewat media massa.

“Misalnya di media televisi, jam-jam penayangan program sosialisasi kandidat itu sudah ditentukan. Tidak boleh ada kandidat yang tampil melebihi aturan jam tayang itu,” sebutnya.

Sejauh ini, lanjut Satriadi, belum terdapat pelanggaran dari media massa dalam menampilkan informasi-informasi Pilkada, khususnya yang terindikasi ‘pesanan’ paslon.

“Sampai saat ini belum ada pelanggaran. Kami justru berterimakasih kepada media massa karena sudah membantu memberikan informasi-informasi tentang Pilkada kepada masyarakat,” ujar mantan Ketua Komisi Informasi (KI) Kalteng ini.

Di kesempatan yang sama, Ketua Persatuan Wartawan (PWI) Kalteng H Sutransyah menyatakan dukungannya atas upaya penegakan aturan ini. PWI, kata Sutransyah, juga aktif melakukan pengawasan terhadap media massa di Kalteng terkait pemberitaan tentang Pilkada ini.

“Kita harapkan seluruh proses Pilkada bisa berjalan lancar dan aman. Karena itu, rekan-rekan di pers selalu kita dorong untuk menyampaikan informasi yang benar, seimbang, dan sejuk bagi masyarakat,” pungkas mantan Ketua Umum HMI dan KAHMI wilayah Kalteng ini.(002)

Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi, bersama Ketua PWI Kalteng H Sutransyah dan jajaran, usai dialog Pilkada di TVRI Kalteng, baru-baru ini.(Dayak Pos/Ist)

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.