70 Jurnalis Bakal Diuji di Sampit

Ketua PWI Kalteng H Sutransyah,

Palangka Raya, Dayak Pos

 Sebanyak 70 jurnalis dari berbagai media massa se-Kalimantan Tengah (Kalteng) bakal menjalani uji kompetensi wartawan (UKW) di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), 20-21 Oktober 2018 mendatang. UKW yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Tengah ini merupakan pelaksanaan yang ke-10, atau yang terbanyak se-Indonesia.

Ke-70 jurnalis tersebut akan mengikuti tiga level UKW. Rinciannya, 42 orang mengikuti ujian tingkat Muda atau level reporter, 14 orang tingkat Madya atau level redaktur (editor), dan 14 orang tingkat utama atau level jajaran pemimpin redaksi.

Adapun penguji kegiatan ini berjumlah 10 orang yang merupakan tokoh-tokoh pers senior dari Jakarta, serta dari berbagai daerah di luar Kalteng. Dalam pembagiannya, per satu penguji akan menguji 10 peserta.

Ketua PWI Kalteng H Sutransyah, Kamis (4/10), mengatakan, UKW di Sampit ini merupakan pelaksanaan yang ke-10 di Kalteng.

“Selain di Palangka Raya, UKW sudah pernah kita laksanakan di Kabupaten Kapuas, Barito Utara, dan Kotim. Untuk Kotim ini merupakan pelaksanaan yang kedua,” ujarnya.

Dengan pelaksanaan UKW ke-10 di Sampit ini, PWI Kalteng menjadi pelaksana UKW terbanyak dari 35 PWI Provinsi se-Indonesia. Atas keberhasilan tersebut, PWI Kalteng mendapat penghargaan di bidang peningkatan profesionalitas wartawan oleh PWI Pusat, yang diserahkan Ketum PWI Pusat periode 2013-2018 Margiono, pada Kongres PWI XXIV di Solo, 27 Oktober 2018 tadi.

Hingga saat ini, sudah sekitar 65 persen dari 386 anggota PWI Kalteng aktif yang telah mengikuti UKW. Dalam 2 tahun ke depan, diharapkan seluruh wartawan anggota organisasi pers tertua dan terbesar di Kalteng ini telah menjalani UKW.

Pelaksanaan UKW, sebut Sutransyah merupakan upaya peningkatan profesionalitas insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik.

“Sudah jelas diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor  40 tahun 1999 tentang pers bahwa wartawan harus memenuhi standardisasi dan kompetensi dalam menjalankan profesinya. UKW merupakan jalan untuk mendapat sertifikasi dan pengakuan resmi dari Dewan Pers  tentang standard dan kompetensi tersebut,” sambungnya.

Standardisasi profesi wartawan ini juga bertujuan sebagai upaya perlindungan masyarakat atau siapapun yang menjadi sumber berita.
“Bahkan, narasumber berhak tidak melayani permintaan wawancara dari wartawan yang belum mengikuti UKW,” tegasnya.

Guna meminimalisir potensi adanya oknum-oknum yang mengaku sebagai wartawan namun dalam praktiknya mencari keuntungan sendiri atau kelompok, Sutransyah meminta narasumber untuk jeli dan teliti.

“Jangan asal menerima dan memberikan informasi kepada wartawan yang tidak jelas profesionalismenya sehingga nanti dirugikan sendiri,” tandasnya. (Lsn)

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.