Berita Dayakpos 08/08/2018
Perwakilan MAKI saat menyerahkan berkas pengakuan agama Kaharingan yang telah disahkan oleh mahkamah konstitusi kepada anggota DPRD Kalteng, Punding LH Bangkan. (Dayak Pos/Novan)

Palangka Raya, Dayak Pos

Sebanyak 500 ribu pemeluk agama Kaharingan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan rasa keadilan yang sama dengan pemeluk agama lainya.Pasalnya selama ini, pemeluk agama Kaharingan belum mendapat rasa keadilan dari penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah, utamanya soal hak agama dalam KTP dan bantuan bagi umat beragama.

Oleh karena itu, sejumlah perwakilan pengurus Majelis Agama Kaharingan Indonesia (MAKI) Provinsi Kalteng mendesak agar Pemerintah dapat mematuhi adanya surat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XIV/2016, Bab III yang mengakui adanya agama Kaharingan di Kalteng sebelum agama-agama lain masuk.

“Agama Kaharingan di Kalteng ini sudah ada jauh sebelum agama lain masuk. Agama Kaharingan adalah agama awal suku Dayak Kalteng. Dan pemeluk agama Kaharingan di Kalteng 500 ribu lebih dan belum lagi  yang tersebar di mana-mana termasuk di Kalsel, Kaltim dan Kalbar”Ungkap Yudha.S.U.Rihan selaku Ketua Majelis Agama Kaharingan Indonesia (MAKI) Provinsi Kalteng, di Palangka Raya. Selasa (7/8) kemarin.

Hal ini juga di benarkan  dan didukung Yudha Surihan, Ketua Majelis Agama Kaharingan Indonesia (MAKI) Provinsi Kalteng, Deman. N. Ketua Majelis Agama Kaharingan Kabupaten Murung Raya, Awon Ketua MAKI Kota Palangka Raya, Nunut Sekjen Perkumpulan Agama Kaharingan, Assie Demen Sawang Perwakilan masyarakat Agama Kaharingan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Katingan, Demel. A. Kuyun perwakilan pemeluk Agama Kaharingan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan Kameloh salah satu tokoh muda Agama Kaharingan Kabupaten Gunung Mas.

Selain itu, pihaknya juga mendesak agar pemerintah pusat hingga daerah menjadikan agama Kaharingan menjadi agama resmi yang ke tujuh di RI, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan fakta-fakta sejarah lainya yang mengakui adanya agama Kaharingan di Kalteng.

Tidak hanya itu, MAKI Kalteng juga mendesak segera adanya pencatuman/pengakuan bagi pemeluk agama Kaharingan di Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta pemberian bantuan dari pemerintah langsung kepada MAKI sesuai pengesahan Kemenkum HAM RI dan Pengakuan Kemendagri RI, agar tidak lagi melalui Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan seperti halnya yang terjadi selama ini.

Diungkapkan bahwa pengakuan akan agama Kaharingan sudah ada sejak Presiden RI pertama Bung Karno dan Gubernur Kalteng pertama Tjilik Riwut hingga saat ini.

“Kami juga menyampaikan terimakasih kepada Punding LH Bangkan, yang selama ini selalu bersama kami turut memperjuangkan aspirasi kami kepada pemerintah pusat dan daerah. Kami berharap aspirasi kami kembali di dengar oleh pemerintah pusat dan daerah,”ucapnya.

Dirinya kembali mengingatkan agar pemerintah selaku penyelenggara negara juga harus taat pada putusan MK, agar segera memisahkan antara pemeluk agama Karingan dengan pemeluk agama Hindu baik dalam soal pencantuman dalam KTP ataupun pemberian bantuan keagamaan.

Legislator DPRD Kalteng, Punding LH Bangkan mengatakan bahwa dirinya sejak dulu selalu siap meneruskan aspirasi umat agama Kaharingan.

Karena menurut dia, bahwa memang umat Kaharingan sudah ada bahkan sejak republik Indonesia dan Provinsi Kalteng lahir.

“Perlu saya juga luruskan, bahwa Sapundu, Pantar dan Sandung itu bukan Situs Budaya, salah kalau menganggap itu situs budaya.  Itu merupakan situs keagamaan umat Kaharingan dan sudah ada sejak dulu. Saya tau, karena nenek moyang saya juga dulunya beragama Kaharingan,”ucap Punding, saat dibincangi sejumlah awak media, di kediamannya, jalan Fatma Raga, kota Palangka Raya, kemarin.

Ia berharap, agama Kaharingan sebagai agama tertua di Kalteng bisa mendapatan perhatian oleh pemerintah, mengingat selama ini perhatian dan bantuan kepada pemeluk agama Kaharingan masih sangat  minim.

Ditambahkan Kameloh, tokoh muda agama Kaharingan Kabupaten Gunung Mas bahwa pihaknya selama ini selalu sakit hati.

“Kami tegaskan agama Kaharingan dan Hindu itu berbeda, baik dari segi ajaran agama, sejarah, fakta dan juga nama Tuhan. Selama ini kami dipaksa bergabung dengan Hindu. Demikian juga soal bantuan, kami pemeluk agama Kaharingan tidak mendapat perlakuan yang berkeadilan yang merata. Kami selalu sakit hati,”katanya.

Karena itu pihaknya berharap agar Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran juga dapat membantu meperjuangkan aspirasi mereka.

“Kami akan melaksanakan agenda besar Tiwah bulan September. Dana yang kami butuhkan sangat besar mencapai tiga ratusan juta lebih. Namun hingga kini bantuan kepada kami masih sangat minim. Kita berharap ada dukungan dari gubernur bagaimana caranya agar pelaksanaan Tiwah ini bisa berjalan sukses dan terlaksanan dengan lancar,”Pungkasnya.(006)

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.