Proses peminjaman kredit usaha rupanya bisa menjadi penghambat tersalurnya kredit. Topik ini yang dikemukakan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Wahyudi K. Anwar pada MoU dengan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (BPK Kalteng) di Ruang Serbaguna BPK Kalteng Palangka Raya, beberapa waktu lalu
Masalah utama yang dihadapi pemerintah daerah (pemda) bukan hanya dana, namun juga kurangnya pemahaman masyarakat tentang dana pinjaman itu. Oleh sebab itu, solusi yang bisa ditempuh adalah dengan cara menyalurkan pinjaman modal sekaligus pembinaan kepada peminjam. Dengan adanya kredit usaha sebesar Rp. 1 juta hingga Rp. 5 juta tanpa jaminan dapat meningkatkan perekonomian di Kalimantan Tengah.
Sebelumnya Direktur Utama PT BPK, Arthemas E Assan mengakui adanya tunggakan dalam pembayaran kredit usaha. Hanya saja, Arthemas tak menyebut jumlah. Alasannya, data riwayat kredit peminjam minim, sehingga sulit memprediksi potensi kredit macet.
Terjadinya tunggakan menurut Arthemas lebih disebabkan si peminjam kurang memahami sistem pengkreditan dan data peminjam. Di tahun 2009 ini, jumlah kredit usaha yang disalurkan PT. BPK mencapai 40-45 persen atau RP.1,434 Triliun. Di tahun 2008 lalu, kredit tersalur 1,021 Triliun. Artinya terjadi peningkatan. Jumlah peningkatan yang cukup baik berasal dari kredit Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di beberapa kabupaten dan sektor lainnya.
0 komentar:
Poskan Komentar